|
FBA Update |
Pesan Dari Direktur Eksekutif |
Simulasi Penanganan Api
Staf FBA dan Pelatih dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh usai simulasi di halaman kantor FBA Banda Aceh
Staf FBA, dengan panduan dari pelatih, sedang menjinakkan api menggunakan racun api
FBA didukung oleh Dinas Pemadam Kebakaran Banda Aceh mengadakan simulasi penanganan api pada tanggal 19 Desember 2018. Simulasi ini dilaksanakan dalam rangka pembekalan staf organisasi FBA terkait penangan api di level rumah tangga dan tempat kerja. FBA peduli dengan kebencanaan dan keselamatan kerja, sehingga pembekalan ini menjadi penting sebagai bagian dari pengetahuan dasar keselamatan di FBA. Selain dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran, para staf dan peserta lain dapat mengehaui cara penanganan api yang benar dengan menggunakan alat sederhana ataupun racun api.
Peringatan Hari Disabilitas Sedunia
Para aktivis disabilitas berfoto besama dengan direktur FBA (dua dari kiri) dan perwakilan Pemerintah Aceh (empat dari kanan) usai menerima penghargaan disabilitas pada peringatan Hari Disabilitas Sedunia 2018 di Banda Aceh.
Hari Disabilitas Sedunia (HDS) pada setiap tanggal 3 Desember adalah suatu peringatan hari disabilitas internasional yang diproklamirkan oleh PBB pada tahun 1992. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pemahaman, kesadaran, dan mendorong pemenuhan hak, mertabat, dan meningkatnya kesejerahteraan mereka yang mengalami disabilitas.
Untuk itu, FBA bekerjasama dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas dan lintas komunitas melaksanakan peringatan hari disabilitas 2018, yang berlangsung tanggal 2-3 Desember 2018 di Banda Aceh. “Ini adalah peringatan hari disabilitas sedunia terbesar pertama yang pernah diselenggarakan di Aceh, dengan lebih dari 10 rangkaian kegiatan, melibatkan lebih dari 20 organisasi dan komunitas, dengan peserta hampir 2,000 orang termasuk anak-anak”, ungkap direktur FBA, Fakhrurrazi. Beberapa kegiatan termasuk roadshow di Banda Aceh car free day, lomba mewarnai inklusif, pameran, pentas seni dan musik inklusif, penyarahan piagam penghargaan, donor darah, seremonial, diskusi publik, talkshow radio. Semua rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama acara ini dirancang dan dilaksanakan secara inklusif. Artinya, orang dengan disabilitas berperan aktif selama proses persiapan hingga pelaksanaan, baik sebagai panitia maupun sebagai pengisi acara. Fakhrurrazi menambahkan bahwa selain agenda untuk advokasi publik, acara ini juga berfungsi sebagai kesempatan bagi teman-teman dengan disabilitas untuk menujukkan arti inklusi yang sebenarnya. Komposisi panitia yang beragam latar belakang, memiliki makna tersendiri terhadap praktek inklusif disabilitas di Aceh. HDS ini adalah bagian dari proyek pembangunan inklusif disabilitas berbasis masyarakat (ACBID), yang merupakan kerjasama antara FBA, PASKA Aceh dan CBM. Pelatihan Pembangunan Inklusif Disabilitas 
Banda Aceh – Forum Bangun Aceh (FBA) mengadakan pelatihan pembangunan Inklusif Disabilitas di Gedung ACC Sultan Selim II Banda Aceh, Selasa 5-6-September 2018. Acaranya ini diikuti oleh para pemangku kebijakan di tingkat gampong dari tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Besar, yaitu, Kecamatan Suka Makmur, Darul Kamal, dan Kec. Blang Bintang.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi geuchik dan perangkat gampong tentang hak-hak disabilitas sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang hak – hak penyandang disabilitas,” kata Nurul Asyura Koordinator Proyek Pembangunan Inklusi Bersumberdaya Masyarakat Aceh, Yayasan Forum Bangun Aceh, Ia menjelaskan bahwa selama ini penyandang disabilitas masih hidup dalam kemiskinan ditambah dengan masih kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan di tingkat gampong. "Seharusnya dengan adanya dana Gampong ini, geuchik melibatkan penyandang disabilitas sebagai masyarakat gampong yang memiliki potensi dalam proses pengambilan kebijakan di gampong.” Tambah Nurul. Dia juga berharap pengalokasian dana gampong, juga dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Sehingga, akan ada kemandirian disabilitas secara ekonomi dan sosial bagi penyandang disabilitas. “Semua telah diatur di dalam Permendesa No.19, 2017 tentang prioritas pengalokasian dana gampong tahun 2018 yang bisa dialokasikan untuk pemberdayaan disabilitas. Seperti memfasilitasi pembentukan sumber pendapatan, mempromosikan dan mendorong praktek pembangunan yang inklusif disabilitas dengan melibatkan pemangku kepentingan.” Jelas Nurul. Diharapkan melalui pelatihan ini, akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk seluruh peserta tentang isu disabilitas, juga akan ada tokoh dan anggota masyarakat yang berkomitmen dan mempunyai rencana untuk mendukung dan mempromosikan inklusi disabilitas di gampong mereka. “Selain itu adanya tindak lanjut tentang prioritas penggunaan dana gampong yang inklusif juga sangat di harapkan,” tutupnya. Memahami Isu Disabilitas Syaifullah, CO FBA untuk Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar
Sebagai pemuda saya pernah terlibat di dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat pedesaan, namun bekerja di Forum Bangun Aceh sebagai Community Organizer pada Program Aceh Community Based Inclusive Development (ACBID) memberikan pengalaman dan pengetahuan baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat. Bekerja dengan isu disabilitas telah mengantarkan saya kepada pemahaman bahwa menjadi orang dengan disabilitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Namun kenyataannya mereka sering terabaikan, bahkan mereka tidak terlibat dalam program-program pemberdayaan masyarakat selama ini, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga pembangunan lainnya. Bahkan pasca tsunami isu disabilitas bukanlah isu utama yang menjadi perhatian banyak pihak. Sehingga dapat kita katakan bahwa isu disabilitas merupakan isu yang relatif baru di Aceh, yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir.
Secara umum saya juga melihat bahwa penyandang disabilitas itu sering sekali mengalami diskriminasi dalam mengkases layanan publik. Hal ini terjadi karena pelaku pembangunan tidak memiliki perspektif terhadap kebutuhan dan peran disabilitas dalam masyarakat. Diperparah lagi, mayoritas disabilitas tidak dapat mengakses pendidikan yang layak, karena system pendidikan hari ini tidak mampu memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Dengan pendidikan yang kurang memadai, sangat sulit bagi mereka untuk mengakses pekerjaan. Sehingga mayoritas disabilitas yang saya temui di desa-desa tidak memiliki pendapatan, atau memiliki pendapatan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Saya menyaksikan bawah sebagian besar orang dengan disabilitas dewasa masih menjadi beban dan tanggung jawab keluarga atau bahkan masyarakat. Saya percaya, setiap manusia memiliki potensi masing-masing. Melalui program pemberdayan yang memahami peran, partisipasi, dan mengakui kebutuhan khusus mereka, masyarakat dengan disabilitas akan mendapatkan hak mereka, sesuai dengan tuntutan undang-undang, dan Konvensi PBB tentang Hak orang dengan disabilitas. Tujuan pemberdayaan yang akan dilakukan dalam Program ACBID adalah meningkatnya akses ke, partisipasi dalam, dan manfaat dari aktivitas penghidupan (livelihood) dan sosial dalam masyarakat inklusi untuk orang dengan disabilitas. Program ini akan memberikan kesejahteraan secara konperhensif bagi orang dengan disabilitas. Syaifulllah Community Organizer FBA, untuk Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar |
"Menuju Aceh yang sejarahtera, gerakan perubahan harus dilakukan secara bersama-sama, inklusif, dan saling bersinergi. Oleh karena itu, FBA selalu membuka diri untuk bermitra dengan pihak lain demi Aceh yang lebih Baik". Vertical Divider
Program Pendidikan
Vertical Divider
Vertical Divider
Lokasi Kantor FBA Vertical Divider
Vertical Divider
Vertical Divider
|